Biaya Politik Mahal Dinilai Penyebab Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Jakarta - Ahli Hukum Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono menganggap pentingnya integritas penyelenggaraan pemilu agar Pilkada tidak berbiaya mahal. 

Hal ini untuk mencegah dipilihnya calon kepala daerah yang berpotensi melakukan korupsi.

“Praktik selama ini, contoh di Garut misalkan, masih ada penyelenggara pemilu yang juga memungut, meminta uang pada peserta Pilkada. Ini turut menyumbang biaya mahal Pilkada. Garut tertangkap, tapi bagaimana di tempat lain?” jelasnya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 27 Oktober 2018.

Bayu menganggap ini yang membuat penyelenggara pemilu sangat berpotensi untuk memainkan suara. Yaitu dengan cara meminta uang imbalan tersebut.

Selain itu, politik uang juga harus berani diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilu agar Pilkada murah dapat terwujudkan. Ia yakin bahwa mahar politik masih berseliweran di dalam partai-partai politik.

“Namun sayangnya kemudian Bawaslu tidak mampu membuktikan itu karena berbagai faktor, alasannya sulit membuktikan dan sebagainya, tapi orang meyakini mahar politik itu ada,” jelasnya.

“Kalau ini semua bisa dibenahi, Pilkada biaya murah akan sangat mungkin terjadi,” kata dia.

Dinasti Politik

Selain itu, ia juga menyoroti langkah partai politik yang gemar mempraktikkan dinasti politik di daerah. Langkah itu dinilai akan melanjutkan atau melindungi Kepala Daerah sebelumnya yang notabene merupakan keluarga dari para calon.

“Partai politik harus mengurangi mencalonkan gubernur-gubernur populer tanpa rekam jejak integritas dan kapasitas. Partai politik ini kan hobi banget orang populer diangkat tapi enggak dilihat integritas dan kapasitasnya,” kata dia.

Akibatnya, Bayu menilai calon yang akhirnya terpilih malah tidak mengerti tugasnya sebagai kepala daerah.

“Saat menjabat tidak memahami tugas fungsi sebagai Kepala Daerah, cenderung kemudian menyalahgunakan wewenang,” ujarnya.

Ia menilai partai politik juga harus berani menolak melakukan politik uang untuk mengurangi kecenderungan korupsi pada kepala daerah.

“Partai politik ini kan seringkali menghalalkan segala cara agar calon itu menang dalam Pilkada. Termasuk praktik money politic,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa partai politik harus membenahi diri agar bisa menampilkan calon yang berintegritas dan berkapasitas.

“Partai politik harus berbenah, bagaimana kemudian figur-figur yang ditampilkan adalah figur-figur yang bisa mendapatkan suara elektoral tanpa harus berbiaya mahal,” Bayu menandaskan.