Pandangan KEIN Soal Isu Utang RI yang Kembali Memanas
Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah
ShioMonyet - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyoroti isu soal utang Indonesia yang kembali memanas. Hal itu disulut oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Saling tuding antara dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tak dapat terelakkan.
Dalam hal ini, Budimanta punya penilaian berbeda soal pengelolaan utang oleh pemerintah. Jika Zulkifli menilai sudah di luar batas kewajaran, Budimanta justru menilai utang dikelola secara wajar.
"Utang pemerintah dikelola secara konstitusional dan wajar," katanya dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (22/8/2018).
Dia menjelaskan, ambang batas rasio utang berdasarkan UU 17 Keuangan Negara tahun 2003 adalah 3% untuk rasio defisit anggaran terhadap PDB, 60% untuk Rasio utang terhadap PDB.
Untuk kedua indikator di atas, pemerintah disebutnya belum pernah melampaui angka tersebut, dan pemanfaatannya juga selalu diawasi ole DPR. Indikator utang pemerintah saat ini, rasio utang terhadap PDB kurang dari 30%, dan rasio defisit anggaran terhadap PDB jauh dari 3%.
"Secara teknikal keadaan keuangan negara dalam hal ini APBN berada dalam keadaan sehat, yang ditunjukkan dengan indikator keberlanjutan fiskal yang baik," lanjutnya.
Secara produktifitas, menurutnya juga pembangunan berjalan semakin baik. Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang trennya naik.
"Terakhir pertumbuhan ekonomi kita di kuartal dua 2018 sebesar 5,27% (yoy) dari yqng sebelumnya hanya sekitar 5%," sebutnya.
Kerja sama yang dilakukan seluruh pihak saat ini, dianggap sangat diperlukan agar arah perubahan terus menuju kemajuan, yang sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
"APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus penggerak perekonomian juga menunjukkan kemajuan yang bertahap bagi kemakmuran rakyat yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang menurun, jumlah pengangguran yang menurun," tambahnya.
(eds/eds)
Dalam hal ini, Budimanta punya penilaian berbeda soal pengelolaan utang oleh pemerintah. Jika Zulkifli menilai sudah di luar batas kewajaran, Budimanta justru menilai utang dikelola secara wajar.
"Utang pemerintah dikelola secara konstitusional dan wajar," katanya dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (22/8/2018).
Untuk kedua indikator di atas, pemerintah disebutnya belum pernah melampaui angka tersebut, dan pemanfaatannya juga selalu diawasi ole DPR. Indikator utang pemerintah saat ini, rasio utang terhadap PDB kurang dari 30%, dan rasio defisit anggaran terhadap PDB jauh dari 3%.
"Secara teknikal keadaan keuangan negara dalam hal ini APBN berada dalam keadaan sehat, yang ditunjukkan dengan indikator keberlanjutan fiskal yang baik," lanjutnya.
Secara produktifitas, menurutnya juga pembangunan berjalan semakin baik. Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang trennya naik.
"Terakhir pertumbuhan ekonomi kita di kuartal dua 2018 sebesar 5,27% (yoy) dari yqng sebelumnya hanya sekitar 5%," sebutnya.
Kerja sama yang dilakukan seluruh pihak saat ini, dianggap sangat diperlukan agar arah perubahan terus menuju kemajuan, yang sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
"APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus penggerak perekonomian juga menunjukkan kemajuan yang bertahap bagi kemakmuran rakyat yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang menurun, jumlah pengangguran yang menurun," tambahnya.
Tidak ada komentar